Aksi
deklarasi segelintir tokoh dalam pemekeran wilayah kota bulukumba menuai
tanggapan dari beragam kalangan. Ada yang menganggap deklarasi ini sebagai
ajang politik menyambut pesta demokrasi di bumi panrita lopi ini, adapula yang
menganggap bahwa sudah saatnya Bulukumba dimekarkan mengingat ketidakmampuan
mengakomodir kepentingan masyarakat Bulukumba yang heterogen.
Komite
Pemantau Legislatif (KOPEL) Bulukumba menilai aksi pemekaran wilayah ini hanya
sebagai alat kepentingan politik segelintir orang. Menurut Kopel tidak ada
alasan dan bukti kuat yang mendukung syarat pemekaran wilayah. Sementara
dikutip dari beberapa pendapat di media sosial adapula yang mengungkapkan sudah
saatnya Bulukumba dimekarkan mengingat alokasi anggaran pembangunan di
Bulukumba tidak mampu mengakomodir semua wilayah di Bulukumba.
Dikutip
dari media FAJAR ONLINE……”Bupati Bulukumba mengaku permintaan
pemekaran wilayah murni dari masyarakat. Menurutnya, syarat pemekaran wilayah
sudah terpenuhi. Pembangunan kota Bulukumba yang sangat pesat sangat layak untuk
memekarkan wilayah..,ujar Zainuddin”. Sementara itu Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Bulukumba, Abdul Hamid Rahman, menurutnya pembangunan akan semakin
merata serta pelayanan akan semakin cepat jika dimekarkan.
Yah,
itulah beberapa pendapat pro kontra isu pemekaran wilayah di Kabupaten
Bulukumba. Menurut kajian kami, dikalangan mahasiswa terkhusus mahasiswa
Bulukumba di Makassar baru sebatas panggung standup komedi. Sebatas cerita dan
gerakan diatas panggung untuk menghibur khalayaknya. Terutama menyambut momen
pesta demokrasi di daerah ini. Masyarakat harus cerdas menilai yang mana
panggung sesungguhnya dan mana panggung standup komedi. Tidak ada yang salah dalam wacana itu,
tentunya setelah melalui berbagai penelitian tentang kebutuhan masyarakat Bulukumba.
Secara geografis, Bulukumba masih dalam wilayah NKRI tentunya harus taat pada
aturan hukum. PP RI No. 129 Tahun 2000 pasal 13 tentang criteria pemekaran
wilayah harus ditinjau dari segi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya,
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
terselenggaranya otoda.
EmoticonEmoticon