Save
Indonesia…Save KPK…Save POLRI… !!!!
Hari
ini, pemberitaan media begitu ramai mendiskusikan kisruh dua lembaga institusi
penegak hokum, KPK vs POLRI. Ada beragam sebutan terkait permasalahan ini, ada
yang menyebut dengan cicak vs buaya jilid 2, Politik balas dendam, BG vs BW dan
lain-lain. Apapun namaya itu adalah terror terhadap penegakan hokum di
Indonesia.
Beragam
forum di media mengkaji masalah kekisruhan ini dengan harapan dapat menemukan
solusi untuk penegakan hokum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Rabu/27
Januari 2015 di Metro TV lewat program Mata Najwa dengan menghadirkan
perwakilan kedua belah pihak dan para pengamat. Kita bisa menyaksikan berbagai
pandangan terhadap masalah ini dan hasilya masing-masing pihak tetap berdiri
dengan pendiriannya mendukung institusinya dan atau kliennya masing-masing.
Sehari sebelumnya Presiden membentuk Tim Independen untuk memberikan masukan
solutif terhadap kekisruhan ini, dan Tim inipun bekerja dan mengeluarkan
masukan tetapi masing-masing pihak pun berkilah atas nama hukum. Solusi pun
belum ditemukan..
KPK
dan POLRI tidak bisa dipandang sebagai institusi yang berdiri sendiri, keduanya
adalah satu institusi, institusi penegak hukum di Indonesia. KPK dan POLRI
tidak bisa disalahkan karena keduanya adalah institusi yang sama, KPK
disalahkan atau POLRI disalahkan tentunya adalah pandangan keliru jika ingin
memperbaiki institusi penegakan hukum dan penegakan tindak pidana korupsi di
Indonesia. Kekisruhan ini murni adalah terror terhadap institusi penegak hokum,
bukan hanya KPK tetapi juga POLRI atau Institusi penegak hukum seutuhnya.
Menyelesaikan
kekisruhan ini, KPK maupun POLRI harus bekerjasama untuk mencari dalang atau
terorisme terhadap institusi penegak hukum Indonesia. Kekisruhan ini murni
adalah kejahatan terorisme institusi penegak hukum. KPK dan POLRI perlu
bekerjasama menjaga institusinya dari teroris untuk tetap menjaga penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi. Mereka harus menangkap siapa dalang dan
teroris itu? Penetapan tersangka oleh masing-masing kedua belah pihak tentunya
adalah bukan kesalahan kedua institusi ini, ini murni adalah scenario kejahatan
terhadap institusi penegak hukum seutuhya. Kita patut curiga bahwa ini adalah
politik devide et empera (adu domba) untuk melemahkan kedua belah pihak.
Strategi politik yang sama pernah dilakukan oleh penjajah di Sulawesi Selatan
ketika VOC mengadu domba Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka untuk saling
berperang satu sama lain. Dan tentunya kemenangan adalah pihak VOC.
Alasan
ini cukup kuat mengingat kekuatan KPK melawan para koruptor tanpa tebang pilih
menjadi momok menakutkan bagi mereka, apalagi yang sudah mengetahui bahwa
targetnya adalah mereka. Maraknya korupsi di Indonesia bukanlah rahasia umum,
korupsi sudah menjadi trend bagi para politikus maupun para elit kekuasaan
negeri ini. Politik adu domba tentulah bukan strategi “mercusuar” tetapi
rencana matang yang telah disetting sedemikian rupa untuk melemahkan penegakan hukum
dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Harapan besar rakyat Indonesia untuk
melawan mafia hukum dan kekuasaan kini dipertaruhkan. Kita berharap KPK maupun
POLRI dapat menyelesaikan ujian ini dan kembali bekerja melawan ketidakadilan
dan perusak Negara ini. Saatnya hukum membuktikan diri sebagai satu-satunya
kekuasaan abadi di Negara ini. @Save Indonesia..Save KPK..Save POLRI !!!
EmoticonEmoticon